Gubernu Lampung Pemprov Lampung program perlindungan sosial Provinsi Rahmat Mirzani Djausal

Gubernur Mirza Pastikan Dukungan Pemerintah Provinsi dalam Pendistribusian Program Perlindungan Sosial

0 1 minute read

Menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program perlindungan sosial, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung siap berpartisipasi secara aktif dalam kerjasama ini.

Dukungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Digitalisasi Bantuan Sosial

Gubernur Mirza mengungkapkan komitmennya ini dalam sebuah acara Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan berlokasi di Gedung Sasana Bhakti Praja, Gedung B Lantai 3, Kemendagri RI, Jakarta pada Selasa, 3 Februari 2026.

“Kami berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antar sektor dalam rangka pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial, dengan harapan program ini dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat,” ungkap Gubernur Mirza.

Peran Masyarakat dalam Implementasi Program Digitalisasi Bantuan Sosial

Gubernur Mirza juga mengajak seluruh perangkat daerah dan masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan dari program ini. Menurut beliau, dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak sangat berperan penting dalam mewujudkan sistem penyaluran bansos yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Dalam acara tersebut, Gubernur Mirza hadir bersama 24 gubernur lainnya serta 41 bupati dan wali kota dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Pentingnya Dukungan Pemerintah Daerah

Para kepala daerah ini mengikuti sambutan dan arahan dari Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, yang menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam upaya untuk memperluas piloting digitalisasi bansos.

Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mentransformasi ketepatan sasaran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI).

Transformasi Digital sebagai Kunci Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Acara ini diawali dengan arahan dari Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut B. Pandjaitan, yang menegaskan bahwa transformasi digital merupakan kunci perbaikan tata kelola pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan perlindungan sosial.

Harapan besar Pemerintah Provinsi Lampung melalui kegiatan ini adalah untuk memperkuat kesiapan daerah dalam mendukung kebijakan nasional digitalisasi bansos. Selain itu, juga untuk mendorong sinergi lintas sektor dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan sosial bagi masyarakat.