Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengajak pemerintah untuk segera membentuk tim khusus yang bertugas mengevaluasi data desil penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Permintaan ini mencuat setelah ditemukan sejumlah anomali yang berpotensi mengganggu hak masyarakat dalam menerima program perlindungan sosial yang seharusnya mereka nikmati.
Pentingnya Evaluasi Data Desil Penerima KIP
Selly menegaskan, pentingnya evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penentuan desil benar-benar mencerminkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di lapangan. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat data yang tidak akurat dapat berakibat fatal bagi keberlangsungan akses masyarakat terhadap bantuan pemerintah.
“Hasil sistem terkadang bertolak belakang dengan fakta yang terlihat di lapangan. Oleh karena itu, yang perlu diperiksa adalah kualitas data, metodologi pengumpulan, pemutakhiran data, serta mekanisme verifikasi yang digunakan,” ungkap Selly.
Dampak Ketidakakuratan Data Desil
Ia menyatakan bahwa persoalan ketidakakuratan data desil tidak bisa dipandang remeh. Perubahan status desil dapat langsung berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap berbagai bentuk bantuan pemerintah, termasuk KIP. Contoh nyata yang disampaikan Selly adalah seorang tukang becak bernama Timbul di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengalami lonjakan desil dari 1 menjadi 9. Kejadian ini berpotensi mengganggu akses beasiswa bagi anaknya yang telah diterima di perguruan tinggi.
Kondisi ini, menurut Selly, seharusnya menjadi sebuah alarm bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi atas kualitas pemadanan dan pembaruan data yang ada. “Data kemiskinan dan kerentanan sosial tidak dapat disederhanakan hanya dengan angka desil. Kasus Timbul yang berada di desil 9, sementara seorang lurah berada di desil 8, harus menjadi indikator bagi pemerintah untuk menilai ulang kualitas data,” tegasnya.
Variabel Penentu Kelayakan Perlindungan Sosial
Selly juga meminta agar pemerintah tidak menjadikan desil sebagai satu-satunya acuan dalam menentukan kelayakan seseorang untuk mendapatkan perlindungan sosial. Penilaian terhadap kondisi ekonomi masyarakat seharusnya melibatkan beragam variabel, antara lain:
- Identitas keluarga
- Kondisi tempat tinggal
- Sanitasi dan sumber air
- Pendapatan dan pengeluaran
- Kepemilikan aset
“Jangan sampai kita memiliki sistem yang canggih, tetapi data yang diperoleh tidak mencerminkan kondisi masyarakat yang sesungguhnya,” tambah Selly.
Pentingnya Koordinasi Antar Kementerian
Selanjutnya, Selly menekankan perlunya penguatan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), serta kementerian dan lembaga terkait lainnya dalam pemadanan dan pemutakhiran data. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam menentukan desil benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mendorong agar mekanisme pembaruan dan sanggah data dapat dilakukan dengan cepat, tanpa biaya, sederhana, transparan, dan responsif. Masyarakat yang terancam kehilangan bantuan seharusnya tidak perlu menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan kejelasan mengenai status mereka.
Proteksi Bagi Penerima Program yang Sudah Ada
Selain pembentukan tim khusus, Selly menyarankan agar pemerintah menerapkan mekanisme grandfathering. Ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi penerima program yang telah berjalan, sambil tetap melakukan verifikasi dan pemadanan data lebih lanjut. Dengan cara ini, hak-hak penerima program perlindungan sosial dapat tetap terjaga selama proses pembaruan data berlangsung.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintah dapat memastikan bahwa program perlindungan sosial benar-benar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, serta menghindari kesalahan yang dapat merugikan banyak pihak. Kualitas data desil penerima KIP menjadi salah satu aspek vital yang harus diperhatikan agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan efektif.
Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dalam menciptakan sistem yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga dapat mencerminkan realitas sosial ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih holistik, diharapkan ke depannya, setiap warga negara yang berhak dapat menerima manfaat dari program perlindungan sosial tanpa terkendala oleh data yang tidak akurat.
➡️ Baca Juga: PSEL Galuga Capai Tahap Finalisasi Setelah Lelang dan MoU Selesai Dilaksanakan
➡️ Baca Juga: Persija Jakarta vs Persib Bandung Berisiko Batal di SUGBK, Panpel Lakukan Lobi ke PSSI
