Sekilas Bentuk Pemerintahan Jerman Setelah Bersatu

Posted on

Bentuk Pemerintahan Jerman – Negara Jerman dulu terkenal dengan pembagian dua negara yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Pembubaran blok komunis yang terjadi di Jerman pada akhir tahun 1980an membuka gerbang penyatuan antara Jerman Timur dan Jerman Barat.

Syarat yang diajukan untuk penyatuan dan integrasinya ke dalam Republik Federal, Jerman timur harus menyusun kembali lima negara bersejarah yaitu Brandenburg, Mecklenburg-Pomerania Barat, Saxony, Saxony-Anhalt, dan Thuringia.

Sebagai negara Jerman bersatu, Sistem yang diadopsi adalah struktur administrasi, peradilan, pendidikan dan sosial paralel dan analog seperti negara bagian bekas Jerman Barat. Berlin Barat dan Berlin Timur akhirnya bersatu untuk membentuk negara.

Penyatuan dua negara yang terjadi pada 3 Oktober 1990 membuat Republik Federal sebagai negara yang berdaulat dibatalkan. Contoh pembatalannya adalah berlin bukan lagi menjadi wilayah yang secara teknik diduduki dengan otoritas tertinggi berada di tangan gubernur militer.

Bentuk pemerintahan Jerman membentuk sistem pemerintahan parlementer yang menggabungkan banyak fitur dari sistem Inggris. Selain itu undang-undang dasar yang menciptakan sistem federal banyak yang mengambil struktur politik dari Amerika Serikat dan pemerintahan federal lainnya.

Undang-undang dasar dulunya memberi negara otonomi yang cukup besar di era Nazi. Selain federalisme UUD memiliki fitur yang sama dengan Konstitusi Amerika Serikat yaitu sebagai berikut:
Deklarasi formal prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pangkalan-pangkalan untuk pemerintah rakyat
Memiliki posisi yang sangat independen. Pengadilan, terutama di hak Mahkamah Konstitusi Federal untuk membatalkan hukum dengan menyatakan itu tidak konstitusional.

Bentuk pemerintah Jerman yang lain adalah bahwa kepala negara formal adalah presiden. Fungsinya sebagai negarawan yang lebih tua. Presiden dipilih dalam masa jabatan lima tahun oleh majlesi yang diadakan secara khusus.

Baca Juga:  Ini Caranya Kuliah S2 di Jerman dengan Beasiswa Jerman S2

Presiden juga bertugas untuk menandatangani semua undang-undang dan perjanjian federal. Presiden akan menominasikan kanselir federal dan penunjukan kabinet kanselir yang dapat diberhentikan oleh presiden atas rekomendasi kanselir.

Hal yang tidak bisa dilakukan presiden adalah memecat kanselir federal atau Bundestag yang merupakan majelis rendah parlemen federal. Fungsi penting dari presiden yang lainnya adalah menunjuk hakim federal dan pejabat tertentu lainnya serat hak pengampunan dan penangguhan hukum.

Bisa dikatakan kanselir di Jerman memiliki peranan yang sangat penting di pemerintahan selain presiden. Kanselir dipilih dari suara mayoritas Bundestag setelah dicalonkan oleh presiden.

Tanggung jawab kanselir adalah untuk memprakarsai kebijakan pemerintah. Kanselir memiliki otonom luas dan kekuatan inisiatif dalam pemerintahan. Seorang kanselir hanya dapat digulingkan oleh mayoritas Bundestag dan setelah dijamin untuk pemilihan pengganti.

Bundestag juga merupakan sistem pemerintahan yang memegang kekuasaan tinggi. Kabinet tidak dapat diberhentikan dengan pemungutan suara tidak dipercaya oleh Bundestag.

Bahkan presiden tidak boleh menggeser pemerintah atau dalam krisis memanggil pemimpin politik atas kebijaksanaannya untuk membentuk pemerintah baru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *