BPOM Tingkatkan Pengawasan Obat dengan Sosialisasi Peraturan Nomor 5 Tahun 2026

ELISABET SILALAHI

17 jam ago

Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru-baru ini meluncurkan sosialisasi mengenai Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026, yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan obat dan bahan obat di berbagai jenis fasilitas. Dalam era di mana akses terhadap obat semakin mudah, penting untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.

Pentingnya Pengawasan Obat yang Ketat

Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa peraturan ini telah melalui proses harmonisasi yang panjang. Regulasi ini mencakup tidak hanya fasilitas pelayanan kefarmasian, tetapi juga berbagai tempat lain yang sebelumnya tidak diatur. Hal ini menunjukkan komitmen BPOM untuk memperluas jangkauan pengawasannya.

Di tengah maraknya penjualan obat di berbagai tempat, termasuk toko obat, minimarket, dan toko kelontong, pengawasan yang ketat menjadi sangat penting. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan tidak ada lagi celah di mana obat-obatan dapat beredar tanpa pengawasan yang memadai. “Intinya, Badan POM mengatur sesuatu yang dulunya belum diatur. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa obat yang sampai ke masyarakat aman dan berkualitas,” tegas Taruna di Gedung Bhineka Tunggal Ika BPOM, Jakarta.

Pentingnya Kepastian Hukum

Tanpa adanya regulasi yang jelas, risiko bagi masyarakat akan semakin meningkat. Jika terjadi masalah, seperti efek samping dari obat yang dibeli, tidak akan ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, BPOM merasa perlu untuk mengambil langkah ini demi melindungi masyarakat.

Menjamin keamanan obat yang beredar.
Memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Menetapkan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi.
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengawasan obat.
Melindungi konsumen dari produk yang tidak aman.

Menurut Taruna, Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 memberikan kewenangan yang jelas kepada BPOM untuk bertindak. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan ini, BPOM berkomitmen untuk mengoptimalkan pengawasan obat yang ada.

Tujuan dan Manfaat Regulasi Baru

Regulasi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memfasilitasi perlindungan bagi berbagai pihak, mulai dari konsumen, industri obat, distributor, hingga apotek dan toko obat. “Perlindungan yang dimaksud mencakup semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan obat,” ujar Taruna.

Lebih lanjut, regulasi ini juga mencakup pengaturan di supermarket dan minimarket, yang meliputi prosedur penyimpanan dan jenis obat yang diperbolehkan untuk dijual. Ini adalah langkah penting mengingat banyaknya obat yang dijual di tempat-tempat tersebut tanpa pengawasan yang memadai.

Peran Apotek dalam Pengawasan Obat

Taruna menekankan bahwa BPOM tidak berupaya untuk mengurangi peran apotek dalam distribusi obat. Sebaliknya, tujuan dari aturan ini adalah untuk melengkapi pengaturan yang sebelumnya tidak ada, sehingga apotek dan fasilitas kesehatan lainnya dapat beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas.

Regulasi ini telah melalui proses uji publik sebelum diresmikan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memberikan masukan dan bahwa regulasi yang dihasilkan dapat diterapkan dengan efektif di lapangan.

Komitmen BPOM untuk Meningkatkan Pengawasan

“Tujuan dari peraturan ini bukanlah sekadar menciptakan regulasi baru, tetapi lebih kepada memberikan pelayanan, melindungi masyarakat, serta menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat,” jelas Taruna. Dengan adanya regulasi ini, BPOM optimis bahwa pengawasan obat akan lebih terjamin, sehingga masyarakat dapat merasa lebih terlindungi dalam mengonsumsi produk kesehatan.

Harapan BPOM adalah agar masyarakat semakin paham akan pentingnya pengawasan obat dan dapat memilih produk kesehatan yang aman serta berkualitas. Dengan langkah-langkah yang diambil melalui peraturan ini, diharapkan akan tercipta ekosistem obat yang lebih baik dan lebih aman bagi semua.