Jakarta – Komisi D DPRD DKI Jakarta mengungkapkan keprihatinannya terhadap pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas publik yang dikelola oleh Dinas Bina Marga. Fokus utama perhatian mereka adalah masalah kerusakan jalan yang terjadi berulang kali, yang diakibatkan oleh rendahnya standar pengerjaan galian utilitas yang dilakukan oleh pihak ketiga. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas aspal yang digunakan dan dampaknya terhadap keselamatan warga.
Evaluasi Terhadap Kualitas Pengerjaan Jalan
Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Idris, menyampaikan hal tersebut saat menyampaikan rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu (29/4) itu menjadi ajang untuk menyoroti berbagai masalah yang ada, termasuk permasalahan kualitas aspal yang sering kali menjadi sorotan.
Idris menekankan pentingnya tindakan tegas dari Dinas Bina Marga terhadap kontraktor yang tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam pengerjaan utilitas. Ia menilai bahwa tingginya angka kerusakan jalan berasal dari kurangnya pengawasan yang ketat terhadap kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
Tindakan Tegas Diperlukan
“Dinas Bina Marga harus lebih tegas dalam menertibkan kualitas pengerjaan galian utilitas oleh pihak ketiga,” tegas Idris. Pendapat tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa lemahnya kontrol terhadap kontraktor dapat mengakibatkan jalan yang baru saja diperbaiki kembali rusak dalam waktu singkat. Dampaknya tidak hanya merugikan anggaran daerah, tetapi juga mengganggu kenyamanan serta keselamatan para pengguna jalan.
Inovasi dalam Material Konstruksi Jalan
Di samping isu pengawasan, Komisi D juga mendorong agar Dinas Bina Marga melakukan inovasi dalam penggunaan material jalan. Idris menggarisbawahi bahwa penggunaan aspal jenis hotmix yang selama ini menjadi andalan sering kali tidak cukup kuat untuk bertahan dalam kondisi cuaca ekstrem.
“Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kualitas material yang digunakan agar pembangunan jalan menjadi lebih efisien dan tahan lama. Ini akan mengurangi anggaran pemeliharaan yang terus membengkak akibat perbaikan yang berulang,” tambahnya.
Pentingnya Aksesibilitas bagi Semua
Idris juga menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh pembangunan infrastruktur saling terhubung dan ramah disabilitas. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada aspek fisik, melainkan juga harus memperhatikan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Evaluasi Menyeluruh Terhadap Aset Jalan
Komisi D mengusulkan agar Dinas Bina Marga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aset jalanan, termasuk jalan raya, jembatan, halte, trotoar, dan sistem pencahayaan jalan umum. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan warga Jakarta dalam beraktivitas dan bermobilitas.
“Infrastruktur yang baik menjadi indikator penting dari kualitas pelayanan publik di ibu kota,” ujar Idris, menekankan bahwa pengelolaan yang baik akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.
Kinerja Berkelanjutan Dinas Bina Marga
Kami mendorong Dinas Bina Marga untuk terus berinovasi dan memperbaiki kinerjanya secara berkelanjutan,” kata Idris. Ia menambahkan bahwa seluruh ruas jalan, jembatan, halte, penerangan jalan, dan trotoar harus dijaga dalam kondisi baik. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menikmati fasilitas publik dengan aman dan nyaman setiap hari.
“Agar kenyamanan, kelancaran, dan keselamatan bagi pengguna jalan dapat terus terjaga,” pungkas Idris, menegaskan pentingnya perhatian terhadap kualitas aspal dan infrastruktur secara keseluruhan demi kepentingan masyarakat.
➡️ Baca Juga: Vini Jr Ungkap Masa Sulit Bersama Xabi Alonso dan Kebangkitan Bersama Arbeloa
➡️ Baca Juga: Menteri PPPA Tinjau Stasiun Pasar Senen untuk Peningkatan Layanan Publik
