Komisi Pemberantasan Korupsi Marindo Kurniawan Pemprov Lampung program prioritas daerah Provinsi rakor rencana kerja Sekdaprov Lampung

Indrak, Spesialis SEO, Memimpin Rapat Koordinasi Rencana Kerja dan Prioritas Program Daerah Tahun 2026

ELISABET SILALAHI13 jam ago

1 2 minutes read

Provinsi Lampung berupaya meningkatkan mutu layanan publik dan tata kelola pemerintahannya. Langkah ini dipertegas melalui peningkatan koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Koordinasi Rencana Kerja dan Program Prioritas Daerah

Marindo Kurniawan, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, memimpin rapat koordinasi pembahasan rencana kerja dan prioritas program daerah, serta tata kelola pelayanan publik tahun 2026. Rapat ini berlangsung di Kantor Gubernur Lampung, Ruang Rapat Sakai Sambayan, pada tanggal 12 Februari 2026.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Tim Koordinasi dan Supervisi dari KPK Wilayah II dan sejumlah jajaran terkait.

Apresiasi dan Komitmen

Marindo Kurniawan memberikan penghargaan kepada KPK atas pendampingan yang telah mereka berikan kepada Pemprov Lampung. Menurutnya, pengawasan melalui MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) sangat penting dalam memastikan semua proses pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan.

“Kami harus memastikan bahwa semua kebijakan dan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan regulasi,” ujarnya.

Marindo juga menegaskan bahwa semua aktivitas pemerintah daerah telah memiliki dasar aturan yang jelas. Kendala yang dihadapi adalah memastikan implementasi berjalan sesuai tahapan dan tepat waktu.

Peningkatan MCSP Provinsi Lampung

Marindo Kurniawan menyoroti peningkatan signifikan dalam capaian MCSP Provinsi Lampung. “Di awal, Lampung berada di peringkat 7, dan setelah divalidasi kembali Alhamdulillah kita berada di peringkat 5 level provinsi se-Indonesia. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berada di peringkat 20-an, ini tentu capaian yang patut disyukuri,” katanya.

Marindo juga menambahkan bahwa Pemprov Lampung sebelumnya telah menerima penghargaan menerima predikat kualitas tertinggi tanpa maladministrasi dalam Penilaian Opini Pelayanan Publik Tahun 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia. “Capaian ini penting untuk menjadi penyemangat bagi kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Penghargaan dan Peningkatan Kualitas Layanan

Pemerintah Provinsi Lampung baru saja meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas keberhasilan meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 menjadi predikat BB atau sangat baik.

Menurut Untung Wicaksono, Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, pelayanan publik adalah etalase pemerintah daerah. Kualitas layanan akan sangat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap integritas pemerintah. “Kami mendorong perbaikan layanan publik, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, agar berjalan sesuai standar dan bebas dari penyimpangan,” ujarnya.

Pentingnya Ketepatan Waktu dan Transformasi

KPK juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam perencanaan dan penganggaran daerah sebagai bagian dari indikator MCSP. Rusfian, PIC Wilayah II, menambahkan bahwa MCSP merupakan instrumen untuk memastikan sistem tata kelola pemerintahan berjalan dengan prinsip antikorupsi.

Rusfian juga menekankan pentingnya transformasi dalam pelayanan publik agar masyarakat dapat merasakan perubahan nyata. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tingginya nilai MCP atau SPI tidak serta-merta menjadi jaminan bebas dari praktik korupsi. “Nilai MCP atau SPI yang tinggi sekalipun belum tentu bisa sepenuhnya mencegah korupsi. Karena itu, yang paling penting adalah komitmen nyata dalam pelaksanaan dan penguatan sistemnya,” jelasnya.

Pemaparan dari Sejumlah OPD

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari sejumlah OPD terkait, terutama OPD yang bersentuhan langsung dengan Pelayanan Publik. Koordinasi ini diharapkan mampu memperkuat sistem pencegahan korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Lampung.