Di tengah perkembangan pesat yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, Ketua DPRD Buky Wibawa Karya Guna menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam pembangunan daerah. Ia mengingatkan bahwa fokus pemerintah tidak seharusnya hanya pada aspek fisik, tetapi juga perlu memperhatikan pembangunan non-fisik untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. Dalam konteks ini, pengentasan kemiskinan dan pengangguran menjadi isu yang harus menjadi prioritas utama.
Menyeimbangkan Pembangunan Fisik dan Non-Fisik
Pada pernyataan yang disampaikan pada Kamis (20/8), Buky menyoroti bahwa kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat merupakan tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Tahun ini, provinsi tersebut merayakan usia ke-81, sehingga penting bagi pemerintah untuk menyusun strategi yang lebih komprehensif dalam mengatasi masalah sosial ini.
Pembangunan infrastruktur yang memadai memang sangat penting, namun, menurut Buky, upaya tersebut harus sejalan dengan program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, pembangunan bukan hanya sekadar fisik, tetapi juga berkontribusi pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat
Buky menekankan bahwa pemerintah harus menciptakan keseimbangan antara prioritas pembangunan fisik dan upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan kemiskinan dan pengangguran secara efektif. Ia mengungkapkan, “Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat.”
- Menetapkan program yang mendukung pelatihan keterampilan.
- Mendorong investasi lokal untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
- Memfasilitasi akses kepada modal bagi usaha kecil dan menengah.
- Meningkatkan pendidikan dan pelatihan vokasi.
- Meningkatkan akses ke pasar bagi produk lokal.
Mewujudkan Visi Pembangunan Jabar 2025-2029
Buky juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan penanganan masalah sosial sebagai bagian dari visi pembangunan Jawa Barat tahun 2025-2029, yang diusung dengan tema “Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata”. Kebijakan ini diharapkan dapat sejalan dengan misi ketiga dan keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat.
Keberhasilan dalam pemerataan pembangunan menjadi salah satu pilar utama yang perlu diperkuat. Buky berharap agar pemerintah provinsi dapat mengimplementasikan transformasi birokrasi yang lebih adaptif dan berintegritas, serta menerapkan prinsip good and clean governance.
Transformasi Birokrasi yang Adaptif
Di tengah perayaan usia Jawa Barat yang ke-81, Buky menekankan perlunya birokrasi yang lebih bersih dan transparan. “Kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif. Sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi menjadi prasyarat untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah diakses.
- Menerapkan sistem transparansi dalam setiap proses pemerintahan.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja birokrasi.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Menurut Buky, penguatan birokrasi harus diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Pelayanan dari pemerintah harus dapat diakses dengan mudah, transparan, dan akuntabel. Dengan memanfaatkan teknologi dan mendorong inovasi, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program yang diluncurkan oleh pemerintah.
➡️ Baca Juga: Citra Kirana Kembali Gagal IVF Anak Kedua, Memilih Sikap Ikhlas dan Tegar
➡️ Baca Juga: Karnaval HUT RI Cicalengka Memanas, Warga Minta Razia Obat Terlarang Segera Dilakukan