a giri akbar DPRD Provinsi Lampung lhp bpk ri Provinsi

Ketua DPRD Provinsi Lampung Hadir dan Sampaikan Sambutan dalam Penyerahan LHP BPK RI

0 2 minutes read

Dalam dunia pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas adalah nilai yang sangat penting. Oleh karena itu, setiap lembaga pemerintah diwajibkan untuk melaporkan hasil pemeriksaan keuangan mereka ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dalam laporan ini, kita akan membahas tentang penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI kepada DPRD Provinsi Lampung yang dipimpin oleh A. Giri Akbar, SE., MBA.

Penyerahan LHP BPK RI

Penyerahan LHP BPK RI adalah sebuah acara penting yang dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi. Selain Ketua DPRD Provinsi Lampung, acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, ST., MT, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, dan beberapa pejabat lainnya. Acara ini berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung pada tanggal 10 Februari 2026.

Sambutan Ketua DPRD Provinsi Lampung

Pada sambutannya, A. Giri Akbar menekankan pentingnya LHP sebagai instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Menurutnya, LHP bukan hanya merupakan kewajiban administratif, melainkan juga menjadi pijakan penting untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Isu Ketahanan Pangan

Giri Akbar juga membahas tentang isu ketahanan pangan yang merupakan isu fundamental dan strategis. Menurutnya, isu ini berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, pengendalian inflasi daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan dan program ketahanan pangan harus dilaksanakan secara terukur, konsisten, dan berpihak kepada petani.

Peran BUMD dan Rekomendasi BPK

Ketua DPRD juga menekankan peran strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibutuhkan dalam kebijakan ekonomi daerah. BUMD harus dikelola secara profesional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, setiap rekomendasi dari BPK harus ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh, tidak hanya sebagai pemenuhan formalitas, tetapi juga sebagai langkah dalam perbaikan sistem dan peningkatan kinerja.

Komitmen DPRD Provinsi Lampung

Giri Akbar juga menyatakan komitmen DPRD Provinsi Lampung untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan berkelanjutan. DPRD akan mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan program pembangunan yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Apresiasi dan Harapan

Menutup sambutannya, A. Giri Akbar memberikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Ia berharap LHP yang diserahkan dapat menjadi landasan kuat bagi perbaikan kebijakan, penguatan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung.

Dengan sinergi antara DPRD, Pemerintah Daerah, BPK, BUMD, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan penyerahan LHP BPK RI ini dapat menjadi langkah awal menuju pemerintahan yang lebih baik dan transparan.