badan urusan legislasi diseminasi pemerintahan desa Pemprov Lampung Provinsi

Pemprov Lampung Tingkatkan Sinergi dengan Pemerintah Pusat untuk Optimalisasi Tata Kelola Desa

0 2 minutes read

Dalam rangka penguatan dan perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan desa, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mempererat kerjasama dengan pemerintah pusat. Sinergi ini menjadi aspek penting dalam upaya optimalisasi tata kelola desa yang menjadi dasar pembangunan daerah.

Memperkuat Sinergi Melalui Partisipasi dalam Kegiatan Diseminasi

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus melakukan upaya peningkatan kualitas tata kelola desa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan berpartisipasi dalam kegiatan Diseminasi yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kegiatan ini diadakan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada tanggal 4 Februari 2026.

Diseminasi Keputusan DPD RI

Kegiatan diseminasi ini membahas Keputusan DPD RI Nomor 33/DPDRI/III/2024–2025 tentang Hasil Pemantauan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Hal ini menjadi penting mengingat peraturan yang tepat dapat mendukung implementasi tata kelola desa yang baik.

Ruang Strategis untuk Menyelaraskan Kebijakan

Wakil Gubernur Lampung, Jihan, menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan kebijakan daerah dan kebijakan nasional. Ia menekankan bahwa desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan. Untuk itu, kebijakan yang diterapkan harus mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Sebagai Fokus Utama Pembangunan

Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan desa sebagai fokus utama dalam pembangunan. Melalui program unggulan “Desaku Maju”, Pemprov Lampung berupaya mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mendorong desa menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

Aspek Penting dalam Program Desaku Maju

Penguatan ekonomi desa
Peningkatan infrastruktur dasar
Percepatan penurunan angka kemiskinan
Hilirisasi produk unggulan desa

Optimalisasi Penyusunan dan Penyempurnaan Ranperda dan Perda

Pemerintah Provinsi Lampung berharap melalui kegiatan ini, mampu mengoptimalkan penyusunan dan penyempurnaan Ranperda maupun Perda terkait desa. Dengan demikian, implementasi di lapangan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pentingnya Desa dalam Peta Pembangunan Nasional

Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menekankan pentingnya desa dalam peta pembangunan nasional 2025-2029. Menurutnya, berbagai program pemerintah seperti ketahanan pangan, program makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, hingga penguatan ekonomi lokal, semuanya bermuara pada desa.

Pembangunan dari Desa dan dari Bawah

Sultan mengingatkan bahwa pembangunan harus dimulai dari desa dan dari bawah. Hal ini sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto yang keenam, yaitu pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Desa Sebagai Fondasi Tertua dan Terkuat Bangsa

Menurut Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, desa merupakan fondasi tertua dan terkuat bangsa. Ia menegaskan bahwa desa adalah jantung peradaban, sumber kepemimpinan, dan benteng terakhir kedaulatan bangsa.

Kemandirian Desa dan Payung Hukum yang Kokoh

Gusti Kanjeng Ratu Hemas menegaskan bahwa kemandirian desa harus berjalan dengan arah yang jelas. Untuk itu, diperlukan payung hukum yang kokoh, harmonis, dan berpihak kepada rakyat desa.

Sinkronisasi Lintas Kementerian dan Peraturan Daerah yang Komprehensif

DPD RI melalui Keputusan Nomor 33/DPDRI/III/2024-2025 mendorong pemerintah pusat melakukan sinkronisasi lintas kementerian. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan segera melahirkan peraturan daerah yang komprehensif.

Penguatan Badan Permusyawaratan Desa dan Transparansi

Gusti Kanjeng Ratu Hemas menambahkan pentingnya penguatan badan permusyawaratan desa sebagai pengawas sejati untuk mewujudkan transparansi. “Kita harus memastikan setiap rupiah dana desa benar-benar digunakan untuk memakmurkan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir oknum,” ujarnya.