Jakarta – Bagi para pengemudi ojek online (ojol) dan kurir yang menjalankan aktivitas ini sebagai pekerjaan sampingan atau utama, ada informasi penting yang perlu dipahami. Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah menyelesaikan proses finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi yang komprehensif ini ditargetkan untuk rampung dan diterbitkan paling lambat pada bulan September 2026. Diharapkan, kehadiran Perpres ini akan menjadi titik balik menuju keadilan dalam ekosistem ekonomi digital, memberikan kepastian hukum, serta memperjelas kesejahteraan bagi mitra pengemudi. Lantas, apa saja aspek penting yang harus diketahui oleh para mitra ojol? Berikut adalah rangkumannya:
Pembagian Kewenangan Antar-Kementerian yang Lebih Jelas
Selama ini, regulasi yang mengatur ojek online sering kali berada dalam zona abu-abu karena kurangnya kejelasan lintas sektor. Dalam aturan baru ini, pemerintah telah membagi kewenangan pengawasan secara jelas ke dalam tiga kementerian utama untuk memastikan penanganan masalah menjadi lebih terfokus:
- Kementerian Perhubungan (Kemenhub): Memegang otoritas penuh atas regulasi tarif dan operasional angkutan orang (penumpang).
- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi): Bertanggung jawab dalam mengatur tata kelola dan tarif layanan pengantaran barang dan makanan (delivery).
- Kementerian UMKM: Menjadi naungan resmi bagi pelaku transportasi online, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mitra agar tidak hanya tergantung pada pendapatan harian dari menarik penumpang atau barang.
Kepastian Tarif dan Penyesuaian Potongan Aplikator
Salah satu isu yang paling dinanti oleh pengemudi adalah transparansi dan kepastian dalam pembagian hasil (pendapatan bersih). Dengan adanya skema kebijakan yang terus disempurnakan, termasuk penyesuaian potongan komisi aplikator yang akan ditekan secara signifikan. Contohnya, kebijakan penyesuaian komisi yang mulai diterapkan sejak pertengahan tahun ini. Perpres ini difokuskan untuk melindungi pendapatan mitra. Negara berusaha memastikan bahwa pertumbuhan bisnis perusahaan aplikator tidak mengorbankan hak-hak dasar para pekerja, termasuk yang harus menanggung seluruh biaya operasional harian seperti:
- Bahan bakar
- Perawatan kendaraan
- Suku cadang
- Kuota internet
Penguatan Status Hukum dan Perluasan Jaminan Sosial
Melalui Perpres ini, status mitra pengemudi akan mendapatkan pengakuan hukum yang lebih kuat sebagai bagian dari pelaku usaha mikro. Pemerintah berencana untuk membuka peluang perlindungan sosial yang lebih luas bagi para pengemudi, mulai dari jaminan keselamatan kerja dan kesehatan hingga skema pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Dengan dukungan dari Kementerian UMKM, para mitra juga didorong untuk mengakses program-program pengembangan usaha di luar aktivitas berkendara harian mereka.
Langkah Selanjutnya Menuju Pengesahan
Saat ini, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memimpin proses harmonisasi draf akhir Perpres tersebut. Proses ini melibatkan dialog dengan asosiasi pengemudi ojol, perwakilan organisasi pekerja, serta pihak aplikator untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan bersifat adil untuk semua pihak. Bagi para mitra ojol, momentum ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi, transparan, dan menjamin kesejahteraan jangka panjang.
Melihat perkembangan ini, penting bagi para mitra ojol untuk terus mengikuti informasi terbaru mengenai regulasi yang akan diterapkan. Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik, diharapkan para pengemudi dapat menjalankan profesi mereka dengan lebih tenang dan sejahtera.
➡️ Baca Juga: Tim Tamu PWI Kalsel Raih Kemenangan Tipis 3-2 atas PWI DKI Jakarta dalam Ujitanding Biliar
➡️ Baca Juga: Polri Mengungkap Kasus Penyelenggaraan Haji Ilegal, Jemaah Diberangkatkan Sebelum Waktunya
