Politik Imigrasi di Eropa: Antara Solusi dan Krisis Berkelanjutan

Tren Migrasi Terkini di Eropa

Menurut badan perbatasan Eropa, Frontex, sekitar 380.000 penyeberangan perbatasan ilegal tercatat pada tahun 2023, meningkat 17% dari tahun 2022. Warga asal Suriah, Guinea, dan Afghanistan memimpin daftar para pendatang tersebut. Jumlah orang yang datang dan mencari suaka ke Uni Eropa (UE) terus meningkat selama dua tahun terakhir, dengan perkiraan mencapai satu juta orang pada 2023.

Dalam sebelas bulan pertama tahun 2023, lebih dari 350.000 orang datang ke UE tanpa izin resmi. Namun, jumlah migrasi tanpa izin ini hanyalah sebagian kecil dari total migrasi ke UE. Sebagai perbandingan, pada tahun 2022, total hampir 3,5 juta orang bermigrasi ke UE melalui jalur reguler atau resmi, termasuk pengungsi dengan status suaka serta orang yang datang untuk mendapatkan pelatihan atau mencari pekerjaan.

Para ahli memperkirakan tidak ada tanda-tanda penurunan tren migrasi ini. David Kipp, pakar kebijakan migrasi Jerman dan Eropa di Science and Politics Foundation Berlin, menegaskan “saat ini tidak ada tanda-tanda pembalikan tren” karena krisis di seluruh dunia semakin meningkat alih-alih menurun.

Kebijakan Utama Imigrasi Uni Eropa

Pejabat Uni Eropa dalam pertemuan membahas reformasi kebijakan migrasi di Brussels

Sistem Dublin

Salah satu pilar utama kebijakan suaka UE adalah Peraturan Dublin, yang menetapkan bahwa negara anggota pertama tempat pencari suaka memasuki UE bertanggung jawab untuk memproses permohonan suaka mereka. Namun, sistem ini telah menimbulkan ketidakseimbangan beban, dengan negara-negara perbatasan selatan seperti Italia, Yunani, dan Spanyol menghadapi tekanan yang tidak proporsional.

Peraturan Dublin yang menetapkan bahwa negara pertama yang didatangi harus menangani permintaan suaka, dalam praktiknya tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, negara-negara yang kerap jadi tempat pendaratan pertama, seperti Yunani, Italia, dan Spanyol, sering membiarkan imigran melanjutkan perjalanan ke utara, menyebabkan negara-negara seperti Austria dan Jerman mengeluh karena harus menangani puluhan ribu permohonan suaka.

Reformasi Kebijakan Suaka

Pada akhir 2023, Parlemen UE dan negara-negara anggotanya menyepakati reformasi kebijakan migrasi dan suaka yang luas di UE. Reformasi ini mencakup prosedur yang lebih ketat, seperti prosedur perbatasan bagi pencari suaka yang peluang keberhasilannya kecil. Mereka harus diakomodasi dalam kondisi seperti rumah tahanan, tanpa pengecualian bagi keluarga dengan anak-anak.

Reformasi juga mengusulkan mekanisme wajib di antara negara-negara anggota untuk meringankan beban negara-negara perbatasan. Jika suatu negara anggota menolak menerima pencari suaka, negara tersebut harus membayar kompensasi finansial atau memberikan kontribusi lain.

Perjanjian dengan Negara Ketiga

UE telah mengembangkan strategi “eksternalisasi” dengan membuat perjanjian dengan negara-negara transit seperti Turki, Libya, dan Tunisia untuk mencegah migran mencapai perbatasan Eropa. Pada musim panas 2023, UE menyepakati perjanjian migrasi dengan Tunisia yang mewajibkan negara tersebut mencegah migran melintasi Mediterania, dengan imbalan bantuan keuangan senilai lebih dari satu miliar euro.

Kesepakatan ini sangat kontroversial dari sudut pandang hak asasi manusia, dan menurut Catherine Woollard, Direktur Dewan Pengungsi Eropa (ECRE), tidak terlalu berhasil. Pada Oktober 2023, Presiden Tunisia Kais Saied bahkan menolak pembayaran jutaan dolar dari Uni Eropa sebagai “sedekah”.

Tantangan dalam Politik Imigrasi Eropa

Demonstrasi anti-imigran di Eropa menunjukkan meningkatnya polarisasi politik terkait isu migrasi

Krisis Pengungsi Suriah dan Dampaknya

Konflik Suriah yang berkepanjangan telah menyebabkan jutaan orang mengungsi, dengan banyak di antaranya mencari perlindungan di Eropa. Gelombang besar pengungsi Suriah pada 2015-2016 menjadi titik balik dalam politik imigrasi Eropa, memicu respons yang beragam dari negara-negara anggota dan menguji solidaritas Uni Eropa.

Krisis ini mengungkapkan kelemahan mendasar dalam sistem suaka Eropa dan memicu perdebatan tentang nilai-nilai inti UE. Sementara beberapa negara seperti Jerman awalnya menyambut pengungsi, negara-negara lain seperti Hungaria dan Polandia menolak untuk menerima kuota pengungsi yang ditetapkan oleh UE.

Tekanan Ekonomi dan Sosial

Banyak negara anggota UE menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan jumlah besar migran dan pengungsi ke dalam masyarakat mereka. Masalah seperti penyediaan perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang kerja menjadi semakin mendesak, terutama di kota-kota besar dan daerah yang sudah menghadapi tekanan ekonomi.

Kebangkitan Sentimen Anti-Imigran

Peningkatan jumlah migran telah memicu kebangkitan partai-partai sayap kanan populis di banyak negara Eropa. Kelompok-kelompok ini memanfaatkan kekhawatiran tentang imigrasi untuk mendapatkan dukungan politik, mempromosikan kebijakan yang lebih ketat dan retorika yang sering kali xenofobik.

Pemilihan Parlemen Eropa yang akan diadakan pada Juni 2024 diperkirakan akan menjadikan isu migrasi sebagai tema utama, dengan partai-partai sayap kanan diperkirakan akan mendapatkan dukungan yang signifikan. Fenomena ini telah terlihat dalam pemilu-pemilu baru-baru ini di berbagai negara Eropa, seperti di Belanda.

Studi Kasus: Pendekatan Berbeda terhadap Imigrasi

Kontras pendekatan: Jerman dengan kebijakan penerimaan vs Hungaria dengan pagar perbatasan

Jerman: Dari “Willkommenskultur” ke Pembatasan

Pada tahun 2015, di bawah kepemimpinan Kanselir Angela Merkel, Jerman menerapkan kebijakan pintu terbuka yang dikenal sebagai “Willkommenskultur” (budaya menyambut), menerima lebih dari satu juta pencari suaka. Merkel terkenal dengan pernyataannya “Kita bisa melakukannya” saat menghadapi gelombang pengungsi Suriah.

Namun, seiring waktu, pendekatan Jerman menjadi lebih restriktif. Kanselir saat ini, Olaf Scholz, telah mengambil sikap yang lebih keras, menyatakan bahwa migran yang datang “sudah terlalu banyak” dan menyerukan deportasi “dalam jumlah banyak” bagi mereka yang tidak memiliki izin tinggal di Jerman.

Hungaria dan Polandia: Pendekatan Garis Keras

Di sisi lain spektrum, negara-negara seperti Hungaria dan Polandia telah mengadopsi pendekatan yang jauh lebih restriktif. Hungaria, di bawah pemerintahan Viktor Orbán, telah membangun pagar perbatasan dan secara konsisten menolak skema relokasi pengungsi UE, memprioritaskan apa yang mereka sebut sebagai perlindungan identitas nasional dan keamanan.

Praktik-praktik seperti pendesakan imigran kembali ke luar wilayah UE (pushbacks) kerap terjadi di perbatasan Hungaria, Kroasia, Yunani, dan Bulgaria. Penolakan permintaan suaka dan penolakan memberikan tempat bernaung sementara menjadi praktik umum, meskipun bertentangan dengan hukum internasional.

Prancis: Keseimbangan yang Sulit

Prancis, di bawah kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron, telah berusaha menyeimbangkan pendekatan kemanusiaan dengan kontrol perbatasan yang lebih ketat. Baru-baru ini, Prancis mengesahkan undang-undang imigrasi yang lebih ketat, meskipun beberapa bagian kemudian ditolak oleh Dewan Konstitusi negara tersebut.

Puluhan ribu warga Prancis berunjuk rasa pada awal 2024, menentang kebijakan imigrasi yang keras terhadap para pencari suaka. Ketegangan antara nilai-nilai kemanusiaan dan tuntutan untuk kontrol yang lebih ketat mencerminkan dilema yang dihadapi banyak negara Eropa.

Solusi atau Krisis Berkelanjutan?

Petugas Frontex menggunakan teknologi canggih untuk memantau perbatasan Eropa

Argumen untuk Pendekatan Saat Ini

Pendukung kebijakan imigrasi yang lebih ketat berpendapat bahwa kontrol perbatasan yang efektif penting untuk menjaga keamanan, melindungi kesejahteraan sosial, dan memastikan integrasi yang berhasil bagi migran yang sudah ada. Mereka menekankan bahwa UE tidak dapat menerima semua orang yang ingin datang dan harus memprioritaskan mereka yang benar-benar membutuhkan perlindungan.

Frontex, badan perbatasan Eropa, telah memperhitungkan dengan sistem analisa risikonya bahwa tekanan migrasi akan semakin tinggi hingga tahun 2032. Mereka menganjurkan penjagaan menyeluruh untuk memperkuat perlindungan perbatasan, mengingat situasi geopolitik yang semakin kompleks.

Kritik terhadap Kebijakan Saat Ini

Di sisi lain, kritikus berpendapat bahwa pendekatan “Benteng Eropa” tidak menyelesaikan akar masalah migrasi dan sering kali melanggar hak asasi manusia. Organisasi hak asasi manusia mengkritik keras rencana reformasi kebijakan suaka UE, dengan kekhawatiran akan terkikisnya hak atas suaka yang sudah rapuh.

Catherine Woollard dari Dewan Pengungsi Eropa (ECRE) menyatakan kekhawatiran bahwa reformasi ini tidak akan menyelesaikan permasalahan di bidang migrasi. “Karena tanggung jawab yang lebih besar dari negara-negara perbatasan, yang diatur dalam perjanjian tersebut, kami memperkirakan akan ada lebih banyak penolakan di perbatasan,” katanya.

Pekerja kemanusiaan memberikan bantuan kepada pengungsi di kamp perbatasan Eropa

Mencari Keseimbangan

Peneliti masalah imigrasi Gerald Knaus mengkritik situasi politik pengungsi dan suaka di Eropa dengan tajam. Dia melihat “situasi dramatis di dalam UE”, karena UE menandatangani konvensi HAM dan pemberian suaka, tetapi dalam praktiknya sering tidak dipatuhi. Knaus menuntut lebih banyak kesepakatan urusan imigrasi dengan negara-negara asal untuk mengurangi tekanan dan mencegah pengungsi melakukan upaya imigrasi yang kerap tidak berhasil.

Menurut Catherine Woollard, jumlah migran yang datang ke Eropa sebenarnya masih dapat dikendalikan. Hal ini misalnya ditunjukkan dengan perlakuan terhadap pengungsi dari Ukraina ke Uni Eropa tahun 2022. Menurut angka resmi, sekitar 4,2 juta warga Ukraina mendapatkan perlindungan sementara di UE pada September 2023. Alih-alih panik karena jumlah migrasi, Woollard menyarankan sistem suaka Eropa harus dirancang agar berfungsi dengan baik.

Masa Depan Politik Imigrasi Eropa

Pejabat UE merencanakan reformasi sistem migrasi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan

Rekomendasi untuk Reformasi

Untuk mengatasi tantangan migrasi secara efektif, UE perlu mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa rekomendasi untuk reformasi kebijakan meliputi:

1. Mereformasi Sistem Dublin untuk distribusi tanggung jawab yang lebih adil di antara negara-negara anggota
2. Mengembangkan jalur migrasi legal yang lebih luas untuk mengurangi migrasi tidak teratur
3. Meningkatkan kerja sama dengan negara-negara asal dan transit dengan fokus pada pembangunan, bukan hanya kontrol perbatasan
4. Memperkuat mekanisme integrasi untuk migran yang sudah ada di Eropa
5. Memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam semua aspek kebijakan migrasi

Prospek Politik

Pemilihan Parlemen Eropa pada Juni 2024 kemungkinan akan sangat dipengaruhi oleh isu migrasi. Dengan kebangkitan partai-partai sayap kanan di berbagai negara, ada risiko bahwa kebijakan migrasi akan menjadi semakin restriktif. Namun, juga ada peluang untuk dialog yang lebih konstruktif tentang solusi jangka panjang.

Pakar migrasi David Kipp memperkirakan diplomasi migrasi akan semakin penting di tahun-tahun mendatang. Prosedur perbatasan yang direncanakan memerlukan kerja sama lebih lanjut dengan negara-negara yang menerima pencari suaka yang sebelumnya ditolak. Namun, perundingan dengan negara asal seperti Pakistan, Afghanistan, Mesir, dan Suriah tetap menjadi tantangan besar bagi UE.

Keluarga pengungsi yang berhasil terintegrasi menunjukkan potensi kebijakan migrasi yang efektif

Kesimpulan

Politik imigrasi di Eropa berada pada persimpangan jalan. Di satu sisi, ada tekanan untuk memperketat kontrol perbatasan dan membatasi jumlah pendatang. Di sisi lain, ada kebutuhan untuk menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar Uni Eropa.

Tantangan migrasi tidak akan hilang dalam waktu dekat. Konflik, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan global akan terus mendorong orang untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Eropa. Oleh karena itu, solusi jangka panjang harus mengatasi akar penyebab migrasi sambil mengembangkan sistem yang adil dan manusiawi untuk mengelola arus migrasi.

Masa depan politik imigrasi Eropa akan bergantung pada kemampuan para pemimpin untuk menyeimbangkan kekhawatiran keamanan dengan kewajiban kemanusiaan, dan untuk mengembangkan pendekatan yang didasarkan pada fakta dan nilai-nilai bersama, bukan ketakutan dan populisme. Hanya dengan pendekatan yang seimbang dan komprehensif, Eropa dapat mengubah “krisis” migrasi menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pengayaan masyarakatnya.

Sumber Daya Tambahan

Peta rute migrasi utama menuju Eropa, menunjukkan kompleksitas tantangan perbatasan