Kesalahan dalam diagnosis penyakit akibat kerja (PAK) tidak hanya bisa merugikan individu, tetapi juga dapat mengancam hak-hak pekerja secara keseluruhan. Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, Perhimpunan Dokter Pembiayaan Jaminan Sosial dan Perasuransian Indonesia (PERDOKJASI) menekankan pentingnya ketepatan diagnosis sebagai fondasi bagi penjaminan sosial yang adil. Poin ini menjadi sorotan dalam webinar yang diadakan oleh PERDOKJASI pada bulan April 2026 dengan tema “Diagnosis yang Menentukan Nasib Pekerja”, yang diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Pekerja Internasional (May Day).
Pentingnya Diagnosis yang Akurat
Ketua Umum PERDOKJASI, Dr. dr. Wawan Mulyawan, melalui Sekretaris Jenderal dr. Agustian Fardianto, menyatakan bahwa ketepatan diagnosis adalah elemen krusial dalam sistem jaminan sosial. Ia menjelaskan bahwa diagnosis bukan sekadar keputusan medis, tetapi juga merupakan langkah awal dalam memastikan keadilan bagi pekerja dalam sistem jaminan sosial.
“Ketika diagnosis tidak akurat, konsekuensi langsung akan dialami oleh pekerja,” ungkapnya. Hal ini menyoroti betapa pentingnya proses diagnosis yang tepat untuk menjaga hak-hak pekerja.
Dampak Kesalahan Diagnosis
Kesalahan dalam mendiagnosis penyakit akibat kerja dapat memengaruhi kualitas perawatan medis yang diterima oleh pekerja. Misalnya, jika penyakit yang seharusnya diakui sebagai penyakit akibat kerja justru dikategorikan sebagai penyakit umum, kemungkinan besar penanganan yang diberikan tidak akan menyentuh akar permasalahan.
- Pekerja tidak mendapatkan perawatan yang tepat.
- Pemulihan fisik menjadi terhambat.
- Gangguan kesehatan jangka panjang dapat muncul.
- Produktivitas pekerja menurun.
- Kinerja perusahaan pun terdampak.
Dr. Wawan menekankan bahwa dampak dari kesalahan diagnosis tidak hanya dirasakan oleh individu pekerja, tetapi juga memberikan implikasi lebih luas terhadap perusahaan dan sistem ekonomi secara keseluruhan.
Underreporting dalam Sistem Jaminan Sosial
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dr. dr. Mahesa Paranadipa Maykel, menjelaskan bahwa fenomena underreporting menjadi salah satu akar permasalahan dalam sistem jaminan sosial. Ia menyebutkan bahwa banyak kasus penyakit akibat kerja yang tidak terdaftar, menciptakan gambaran yang tidak utuh terkait masalah kesehatan di kalangan pekerja.
“Banyak penyakit akibat kerja yang tidak terdeteksi dalam sistem. Ini mirip dengan gunung es: hanya sebagian kecil yang terlihat, sementara sebagian besar kasus tersembunyi di bawah permukaan,” paparnya. Kondisi ini menambah tantangan dalam menciptakan kebijakan yang adil dan efektif dalam perlindungan pekerja.
Implikasi dari Underreporting
Situasi ini tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga berpotensi mengakibatkan bias dalam pengambilan keputusan kebijakan. Dr. Mahesa menegaskan bahwa ketika tidak ada data yang akurat, pekerja berisiko kehilangan hak-haknya.
- Data yang bias dapat menyebabkan kebijakan yang tidak tepat.
- Pekerja tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya.
- Kualitas pelayanan kesehatan menurun.
- Keberlanjutan sistem jaminan sosial terancam.
- Kerugian finansial bagi pekerja dan perusahaan.
Hal ini menegaskan betapa pentingnya pencatatan yang akurat dan transparan dalam sistem jaminan sosial untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi dengan baik.
Dampak Kesalahan Diagnosis pada Penjaminan
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Prof. Dr. dr. Stevanus Adrianto Passat, menyoroti bahwa kesalahan diagnosis dapat mengganggu alur penjaminan. Menurutnya, jika diagnosis tidak tepat, maka proses penjaminan yang seharusnya berjalan lancar menjadi terhambat.
“Kasus yang seharusnya ditanggung oleh Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) justru bisa masuk ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang pada akhirnya menjadi beban bagi pekerja,” jelasnya. Pada titik ini, prinsip keadilan dalam sistem penjaminan sosial menjadi terputus, dan hal ini berpotensi menciptakan masalah yang lebih besar dalam sistem kesehatan nasional.
Konsekuensi Ekonomi dari Kesalahan Diagnosis
Prof. Stevanus mengungkapkan bahwa dalam satu dekade terakhir, kesalahan diagnosis ini dapat menciptakan beban pembiayaan hingga triliunan rupiah. Ini bukan masalah administratif semata, tetapi merupakan distorsi sistem yang dapat mengancam keberlanjutan pembiayaan nasional.
- Beban pembiayaan yang besar dapat mengganggu anggaran negara.
- Ketidakadilan dalam akses pelayanan kesehatan bagi pekerja.
- Peningkatan biaya perawatan kesehatan yang tidak terduga.
- Penurunan kualitas layanan kesehatan secara umum.
- Konflik antara pekerja dan perusahaan terkait hak-hak jaminan.
Dengan demikian, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk memahami dampak dari kesalahan diagnosis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki sistem jaminan sosial. Ketepatan diagnosis bukan hanya penting untuk kesehatan individu, tetapi juga untuk keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi negara secara keseluruhan.
➡️ Baca Juga: Reality Club dan Phum Viphurit Berkolaborasi di Synchronize Fest 2026 untuk Pertunjukan Menarik
➡️ Baca Juga: Semarak Ramadan ‘Royal Raya’: Kompetisi Ratoeh Jaroeh dan Pembagian Takjil Berkah
