Jakarta – Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas jangkauan layanan Transjakarta ke sektor angkutan laut dan udara menuai berbagai reaksi dari anggota DPRD Jakarta. Banyak fraksi mempertanyakan urgensi dari langkah ini dan apakah Transjakarta, sebagai pengelola transportasi bus, sudah siap untuk merambah ke moda transportasi lainnya. Pertanyaan ini mencerminkan kekhawatiran akan dampak terhadap layanan utama yang sudah ada.
Urgensi Integrasi Layanan Angkutan
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Muhammad Al Fatih mengungkapkan bahwa Transjakarta sebaiknya fokus terlebih dahulu pada penguatan layanan busnya. Menurutnya, perluasan ke sektor transportasi laut dan udara bisa jadi terlalu ambisius, dan seharusnya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan yang memiliki keahlian khusus di bidang tersebut. “Mengapa Transjakarta harus menjadi operator untuk kapal dan pesawat? Apakah tidak lebih baik jika ini ditangani oleh pihak yang lebih berpengalaman?” ujarnya di Gedung DPRD Jakarta.
Pertimbangan Ekonomi dan Risiko
Meski melayani transportasi untuk Kepulauan Seribu bisa meningkatkan ekonomi lokal, Al Fatih mengingatkan akan risiko yang mungkin muncul, yaitu ‘mission creep’. Istilah ini menggambarkan situasi di mana sebuah organisasi berusaha terlalu banyak dalam kegiatan baru tanpa memperbaiki layanan utamanya terlebih dahulu. Hal ini bisa mengganggu fokus dan sumber daya yang ada.
Mengidentifikasi Kelemahan Layanan yang Ada
Fraksi PKS juga menyoroti bahwa Transjakarta masih memiliki banyak kekurangan dalam layanan non-busway. Terdapat sejumlah rute yang sebelumnya dilayani oleh angkutan umum lain seperti Metromini dan Kopaja yang belum sepenuhnya tergantikan oleh layanan Transjakarta. Ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi sebelum melakukan ekspansi lebih lanjut.
Memperjelas Rencana Ekspansi
Oleh karena itu, sebelum melakukan langkah ekspansi ke berbagai moda transportasi, Fraksi PKS meminta agar manajemen Transjakarta menjelaskan bagaimana rencana tersebut dapat meningkatkan layanan yang ada, alih-alih hanya membagi fokus dan sumber daya yang terbatas. Pertanyaan ini sangat penting dalam konteks pengelolaan yang efisien dan efektif.
Risiko Beban Anggaran
Di sisi lain, Fraksi NasDem yang diwakili oleh Gias Kumari Putra mengingatkan akan potensi beban baru yang mungkin timbul bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Menurutnya, operasional kapal laut dan angkutan udara mengandung risiko dan biaya pemeliharaan yang jauh lebih rumit dibandingkan dengan transportasi bus yang telah ada.
Pentingnya Perencanaan Bisnis yang Matang
NasDem menekankan bahwa setiap langkah ekspansi harus didukung oleh perencanaan bisnis yang solid agar tidak bergantung pada subsidi atau Public Service Obligation (PSO). Hal ini penting untuk memastikan bahwa Transjakarta dapat beroperasi secara mandiri dan tidak menambah beban finansial bagi daerah.
Dasar yang Jelas untuk Perluasan Usaha
Francine Widjojo dari Fraksi PSI menegaskan bahwa setiap rencana perluasan usaha harus memiliki dasar yang jelas, mengingat bahwa layanan bus Transjakarta masih sangat membutuhkan dukungan anggaran. Dia mengungkapkan bahwa subsidi untuk Transjakarta dalam APBD 2026 diperkirakan mencapai Rp3,75 triliun, yang hanya cukup untuk sembilan bulan. Sementara itu, kebutuhan PSO telah melampaui Rp4 triliun.
Evaluasi Kelayakan Ekspansi
Francine juga menekankan pentingnya studi kelayakan yang mendalam dan analisis risiko sebelum memperluas layanan. “Jangan sampai ekspansi ini justru membebani masyarakat melalui kenaikan tarif atau pengurangan layanan yang sudah ada,” tambahnya. PSI menginginkan kejelasan mengenai subsidi tambahan yang diperlukan jika Transjakarta mulai mengoperasikan layanan laut dan bagaimana PSO baru akan dikelola.
Menjaga Fokus pada Layanan Utama
Dalam konteks ini, sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mempertimbangkan dengan matang semua aspek sebelum melanjutkan rencana integrasi layanan angkutan. Fokus utama harus tetap pada peningkatan kualitas layanan yang sudah ada, agar masyarakat tidak merasa dirugikan oleh langkah-langkah ekspansi yang tidak terencana.
Risiko dan Mitigasi
PSI juga meminta agar pemerintah menyerahkan rencana mitigasi risiko terkait setiap lini usaha baru yang ingin dioperasikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.
- Perluasan usaha harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang jelas.
- Setiap risiko harus diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
- Manajemen harus tetap fokus pada layanan utama yang ada.
- Transjakarta perlu meningkatkan layanan non-busway sebelum ekspansi.
- Perencanaan bisnis yang matang adalah kunci untuk keberhasilan ekspansi.
Melihat berbagai pandangan yang muncul, jelas bahwa ada tantangan dan peluang yang harus dihadapi dalam rencana integrasi layanan angkutan ini. Dengan pendekatan yang tepat dan perencanaan yang matang, Transjakarta dapat menjadi pemain kunci dalam sektor transportasi yang lebih luas, memberikan manfaat tidak hanya untuk pengguna jasa tetapi juga untuk perekonomian Jakarta secara keseluruhan.
➡️ Baca Juga: Kapolda Jabar Evaluasi Kesiapan Rest Area Menyambut Arus Mudik – Video
➡️ Baca Juga: Parfum Lokal Wanita dengan Aroma Tahan Seharian yang Membuat Ketagihan
