Sebuah langkah tegas telah diambil oleh Wali Kota Banjar, Sudarsono, terkait oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melanggar disiplin tingkat berat. Langkah tegas ini melibatkan pemecatan oknum ASN tersebut, sebuah tindakan yang diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi pelayan publik lainnya.
Penjatuhan Sanksi Berat
Sudarsono, Wali Kota Banjar, telah mengumumkan pemecatan oknum ASN tersebut setelah meresmikan dan merotasi beberapa pejabat di Aula Setda Kota Banjar. Tindakan ini diambil setelah adanya bukti yang menunjukkan pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh oknum tersebut.
Setidaknya ada tiga oknum ASN yang mendapat sanksi berat dengan klasifikasi yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat pelanggaran yang mereka lakukan. Sanksi tersebut meliputi penurunan pangkat, pembebasan jabatan, dan bahkan pemecatan.
Sanksi Pemecatan
Sanksi pemecatan oknum ASN diberikan kepada seseorang berinisial D yang bekerja di bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Oknum ASN ini diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat karena absen dari tempat kerja tanpa keterangan selama lebih dari 23 hari.
Memahami Proses Pengambilan Keputusan
Keputusan ini diambil dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudarsono menegaskan bahwa tindakan ini diperlukan untuk menjaga integritas dan profesionalisme pelayan publik di Kota Banjar dan untuk mencegah munculnya preseden buruk bagi pegawai lainnya.
Menurut laporan yang diterima, oknum ASN yang dipecat tersebut tidak masuk kerja lebih dari 23 hari secara berturut-turut. Bahkan, ada dugaan bahwa oknum tersebut telah mengabaikan tugasnya selama berbulan-bulan.
Pemerintah daerah telah mencoba berkomunikasi dan memanggil oknum tersebut, tetapi tidak mendapatkan respons atau itikad baik. Langkah ini ditempuh setelah upaya komunikasi dan pemanggilan yang patut dilakukan tidak mendapatkan respons atau itikad baik dari oknum tersebut.
Sanksi Lainnya
Selain pemecatan, Sudarsono juga mengonfirmasi adanya sanksi lain seperti penurunan pangkat dan pembebasan jabatan. Seorang oknum ASN yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berinisial A mendapatkan sanksi penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah. Sementara itu, oknum lain berinisial E dari Disnaker Banjar mendapatkan sanksi pembebasan jabatan.
Langkah Selanjutnya
Wali Kota Sudarsono menjelaskan bahwa masalah ini tidak hanya diselesaikan secara administratif. Ia telah memerintahkan pihak terkait untuk berkoordinasi dengan Polres Banjar untuk melakukan tindak lanjut terkait kemungkinan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut.
Langkah ini diambil untuk memastikan setiap potensi kerugian yang ditimbulkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas dan profesionalisme pelayan publik di Kota Banjar.
➡️ Baca Juga: Tondi Muammar Menyatakan Pancasila Sebagai Landasan Pokok Dalam Mempertahankan dan Merawat Keberagaman Bangsa Indonesia
➡️ Baca Juga: Kenaikan Tarif Tol Semarang-Batang Hampir 30 Persen Efektif Mulai 7 Maret 2026